Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik tanah yang baru di Indonesia, termasuk di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan, baik melalui pembelian, hibah, warisan, atau cara lainnya yang sah menurut hukum. Kewajiban pembayaran BPHTB ini tidak hanya berlaku di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, tetapi juga di daerah-daerah lain seperti Klaten, di mana transaksi properti juga terus berkembang.
Apa Itu BPHTB?
BPHTB adalah pungutan yang harus dibayar oleh pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Pajak ini dikenakan berdasarkan nilai transaksi atau nilai jual objek pajak (NJOP) dari tanah dan bangunan yang diperoleh. BPHTB bukanlah pajak yang dibayar oleh penjual, melainkan oleh pembeli atau pihak yang memperoleh hak atas tanah tersebut.
BPHTB dipungut oleh pemerintah daerah setempat, yang dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Klaten, dan dapat digunakan untuk pembiayaan berbagai program pembangunan di daerah tersebut. Oleh karena itu, kewajiban pembayaran BPHTB sangat penting untuk kelancaran pembangunan daerah, baik dalam hal infrastruktur, pendidikan, hingga pelayanan publik lainnya.
Besaran Tarif BPHTB di Klaten
Besaran tarif bphtb klaten mengikuti ketentuan yang berlaku di seluruh Indonesia, yaitu sebesar 5% dari nilai perolehan hak atas tanah dan bangunan. Namun, terdapat pengurangan berupa nilai tidak kena pajak yang disebut dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOP-TKP). NPOP-TKP ini adalah batas nilai tertentu yang tidak dikenakan BPHTB.
Untuk tahun 2025, berdasarkan peraturan yang berlaku, NPOP-TKP di Klaten ditetapkan sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Artinya, jika nilai perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang dari Rp 60 juta, maka transaksi tersebut tidak akan dikenakan BPHTB. Namun, jika nilai perolehan hak melebihi jumlah tersebut, maka BPHTB harus dibayarkan berdasarkan selisih antara nilai transaksi dan NPOP-TKP yang telah ditentukan.
Proses Pembayaran BPHTB di Klaten
Proses pembayaran BPHTB di Klaten dimulai dengan pengajuan permohonan penghitungan dan pembayaran BPHTB kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten. Pemohon, dalam hal ini pemilik tanah baru, harus melengkapi sejumlah dokumen, antara lain:
- Surat perjanjian jual beli atau dokumen lain yang sah sebagai bukti perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- Identitas diri seperti KTP atau surat keterangan identitas lainnya.
- Sertifikat tanah yang menunjukkan kepemilikan atas tanah yang bersangkutan.
- Dokumen lainnya yang relevan, seperti surat hibah atau surat warisan, apabila tanah diperoleh melalui cara tersebut.
Setelah dokumen lengkap, pihak DPPKAD akan melakukan verifikasi dan penghitungan BPHTB yang harus dibayar. Jika sudah disetujui, pemohon akan menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang berisi jumlah BPHTB yang harus dibayar.
Pembayaran BPHTB dapat dilakukan melalui bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah atau melalui kantor pos. Setelah pembayaran selesai, pemilik tanah baru akan menerima bukti pembayaran yang sah dan dapat melanjutkan proses administrasi lainnya, seperti pengalihan nama pada sertifikat tanah.
Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran BPHTB
Sama seperti kewajiban pajak lainnya, keterlambatan pembayaran BPHTB dapat berakibat pada sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemilik tanah yang terlambat membayar BPHTB akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemilik tanah baru untuk memastikan bahwa kewajiban ini dipenuhi tepat waktu, agar tidak terbebani dengan denda yang semakin membesar.
Manfaat Pembayaran BPHTB bagi Daerah
Pembayaran BPHTB memiliki manfaat yang sangat besar bagi pemerintah daerah, termasuk di Klaten. Pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari BPHTB, pemerintah daerah dapat memperbaiki infrastruktur, meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.
Selain itu, pembayaran BPHTB juga mendorong terciptanya transparansi dalam transaksi properti. Dengan tercatatnya setiap transaksi dan pembayaran BPHTB, maka pemerintah daerah dapat memantau peredaran properti dan mengurangi praktik ilegal seperti jual beli tanah tanpa dokumen yang sah.
Kewajiban pembayaran BPHTB bagi pemilik tanah baru di Klaten adalah bagian dari tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi dalam rangka perolehan hak atas tanah dan bangunan. Besaran tarif BPHTB yang dikenakan sebesar 5% dari nilai transaksi atau NJOP setelah dikurangi dengan NPOP-TKP, dan proses pembayaran yang jelas melalui DPPKAD, merupakan bagian dari sistem perpajakan daerah yang dirancang untuk mendukung pembangunan. Dengan memenuhi kewajiban ini tepat waktu, pemilik tanah tidak hanya menghindari sanksi, tetapi juga turut berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan daerah.